Wakil Menteri Perdagangan Mengatakan Pejualan Uang Kripto Bisa Menambah Pendapatan Negara
Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyebut uang kripto bisa jadi sumber pendapatan negara yang potensial. Menurutnya, perdagangan kripto yang terus berkembang bisa memberikan kontribusi yang potensial dan berkelanjutan bagi negara jika dilembagakan.
"Saat ini saja, baru beberapa tahun sejak aktif perdagangannya di Indonesia, nilai perdagangan kripto sudah mencapai Rp 1,7 triliun per hari. Ini sumber pendapatan negara yang potensial. Syaratnya harus dilembagakan dengan baik," katanya, Senin (14/6).
Dia menjelaskan yang dimaksud dilembagakan adalah pelembagaan perdagangan kripto yang baik harus memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa kebijakannya harus mencerminkan segala aspek, baik dari sisi pelaku usaha maupun pemerintah sendiri. Kedua, menurut Jerry harus mempertimbangkan kelangsungan dan pembentukan iklim bisnis kripto itu sendiri.
Soal potensi pendapatan negara, Jerry menilai harus dibicarakan lintas kementerian. Yang jelas, perdagangan bursa kripto memerlukan waktu dan proses tumbuh yang harus dikondisikan oleh pemerintah.
"Harus seimbang, dan ini mencerminkan fasilitasi pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha perdagangan kripto yang baik. Karena itu kami di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan serta kementerian lain terkait sedang terus berkomunikasi," ujarnya.
Menurutnya dengan melihat potensi yang besar itu, Jerry menyebut schedule pemerintah saat ini adalah segera mewujudkan bursa kripto itu sendiri. Pasalnya, melalui bursa pencatatan, tracking, manajemen dan evaluasi mengenai perdagangan kripto akan terwujud.
Bursa juga berfungsi untuk menegaskan posisi dan peran masing-masing stakeholder. Dengan demikian menurut Jerry, sistem koordinasi, komunikasi dan pertanggungjawaban peran masing-masing bisa punya batasan yang jelas.
"Pedagang kripto punya peran dan tanggung jawab masing-masing, penyelenggara bursa juga begitu. Demikian juga dengan pemerintah sebagai regulatory authority dan fasilitator. Kami ingin perdagangan kripto menunjang kesejahteraan semua elemen masyarakat tetapi juga aman bagi negara," jelasnya.
Saat ini perdagangan kripto memang menjadi tren sekitar dua tahun terakhir. Pertumbuhannya yang cepat membuat para financier tertarik. Di Indonesia, kripto tidak dimasukkan sebagai alat pembayaran atau mata uang, tetapi sebagai komoditas.
"Oleh karena itu, kripto hanya bisa diperdagangkan. Sebagai komoditas, kripto masuk dalam ranah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang ada di bawah Kementerian Perdagangan," katanya.
Tentunya para pelaku usaha sendiri sangat antusias dengan rencana pembentukan bursa. Pasalnya dengan dilembagakan secara baik maka perdagangan crypto akan mempunyai kepastian hukum dan semua pihak merasa terlindungi.
"Pasalnya, sumber pendapatan para pelaku usaha diregulasi dengan baik melalui aturan resmi, maka pelaku usaha bisa dengan aman bertransaksi melakukan kegiatan serta aman dalam berhubungan dengan ketentuan nasional," pungkasnya.
"Saat ini saja, baru beberapa tahun sejak aktif perdagangannya di Indonesia, nilai perdagangan kripto sudah mencapai Rp 1,7 triliun per hari. Ini sumber pendapatan negara yang potensial. Syaratnya harus dilembagakan dengan baik," katanya, Senin (14/6).
Dia menjelaskan yang dimaksud dilembagakan adalah pelembagaan perdagangan kripto yang baik harus memenuhi dua kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa kebijakannya harus mencerminkan segala aspek, baik dari sisi pelaku usaha maupun pemerintah sendiri. Kedua, menurut Jerry harus mempertimbangkan kelangsungan dan pembentukan iklim bisnis kripto itu sendiri.
Soal potensi pendapatan negara, Jerry menilai harus dibicarakan lintas kementerian. Yang jelas, perdagangan bursa kripto memerlukan waktu dan proses tumbuh yang harus dikondisikan oleh pemerintah.
"Harus seimbang, dan ini mencerminkan fasilitasi pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha perdagangan kripto yang baik. Karena itu kami di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan serta kementerian lain terkait sedang terus berkomunikasi," ujarnya.
Menurutnya dengan melihat potensi yang besar itu, Jerry menyebut schedule pemerintah saat ini adalah segera mewujudkan bursa kripto itu sendiri. Pasalnya, melalui bursa pencatatan, tracking, manajemen dan evaluasi mengenai perdagangan kripto akan terwujud.
Bursa juga berfungsi untuk menegaskan posisi dan peran masing-masing stakeholder. Dengan demikian menurut Jerry, sistem koordinasi, komunikasi dan pertanggungjawaban peran masing-masing bisa punya batasan yang jelas.
"Pedagang kripto punya peran dan tanggung jawab masing-masing, penyelenggara bursa juga begitu. Demikian juga dengan pemerintah sebagai regulatory authority dan fasilitator. Kami ingin perdagangan kripto menunjang kesejahteraan semua elemen masyarakat tetapi juga aman bagi negara," jelasnya.
Saat ini perdagangan kripto memang menjadi tren sekitar dua tahun terakhir. Pertumbuhannya yang cepat membuat para financier tertarik. Di Indonesia, kripto tidak dimasukkan sebagai alat pembayaran atau mata uang, tetapi sebagai komoditas.
"Oleh karena itu, kripto hanya bisa diperdagangkan. Sebagai komoditas, kripto masuk dalam ranah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang ada di bawah Kementerian Perdagangan," katanya.
Tentunya para pelaku usaha sendiri sangat antusias dengan rencana pembentukan bursa. Pasalnya dengan dilembagakan secara baik maka perdagangan crypto akan mempunyai kepastian hukum dan semua pihak merasa terlindungi.
"Pasalnya, sumber pendapatan para pelaku usaha diregulasi dengan baik melalui aturan resmi, maka pelaku usaha bisa dengan aman bertransaksi melakukan kegiatan serta aman dalam berhubungan dengan ketentuan nasional," pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar